Edukasi
Penjabat (Pj) Kepala Desa Hanya Menjabat 1 Bulan: Efektif atau Justru Menimbulkan Stabilitas Semu?
Dinamika tata kelola pemerintahan desa kerap diwarnai dengan pengangkatan Penjabat (Pj) Kepala Desa untuk mengisi kekosongan jabatan. Namun, apa jadinya…
Baca Selengkapnya →
Edukasi
Refleksi Tata Kelola Dusun: Sudah Maksimalkah Peran Kepala Dusun dalam Pembangunan dan Pelayanan Publik?
Transformasi kedudukan Kepala Dusun (Kadus) pasca-berlakunya Undang-Undang Desa memberikan kepastian status, kesejahteraan melalui Penghasilan Tetap (Siltap), serta jaminan masa jabatan…
Baca Selengkapnya →
Edukasi
Transformasi Kepala Dusun: Dari Tokoh Lokal Tradisional Menjadi Aparat Aparatur Desa Modern
Dalam struktur tata kelola pemerintahan desa di Indonesia, dusun merupakan unit wilayah terkecil yang bersentuhan langsung dengan kehidupan sehari-hari warga.…
Baca Selengkapnya →
Edukasi
Kawal dan Kupas Tuntas Kasus Warga Lilingir Desa Cipayung, Polsek Cikarang Timur Gunakan UU No.1 Tahun 2023 Pasal 434 Bagian Kedua (Fitnah) dan UU ITE 2024 untuk Jerat Ujaran Kebencian dan Fitnah.
1. Penerapan Tindak Pidana Penghinaan Pasal 434 Bagian Kedua (Fitnah) UU No. 1 Tahun 2023 Dengan mempertimbangkan fakta bahwa tuduhan…
Baca Selengkapnya →
Edukasi
ADVOKAT KAMPUNG LILINGIR KECAM DUGAAN PENGHINAAN DAN PROVOKASI
Kampung Lilingir, 22 Maret 2026. Sorang Advokat yang juga merupakan warga Kampung Lilingir menyampaikan kecaman keras atas beredarnya pernyataan yang…
Baca Selengkapnya →
Edukasi
Hukum waris dalam Islam diposisikan sebagai Hudūdullāh
1. Pemaknaan Konsep Hudūdullāh dalam Hukum WarisDi dalam Al-Qur’an, setelah Allah menjelaskan secara rinci ketentuan pembagian warisan dalam Surah An-Nisā’…
Baca Selengkapnya →
Edukasi
HUKUM KESEHATAN SERTA PROSEDUR PENGADUANNYA DI INDONESIA
I. KONSEP DASAR HUKUM KESEHATAN Hukum kesehatan dapat dipahami sebagai kumpulan norma dan ketentuan hukum yang secara menyeluruh mengatur berbagai…
Baca Selengkapnya →
Edukasi
Kedaulatan Rakyat dalam Ujian: Kritik atas Wacana Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD
Wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali mencuat dalam perdebatan ketatanegaraan Indonesia. Alasan yang…
Baca Selengkapnya →
Edukasi
Urgensi dalam rangka penyelamatan Yayasan
Prinsip Fundamental dalam Undang-Undang Yayasan (Harus Dipahami Secara Menyeluruh) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004…
Baca Selengkapnya →
Edukasi
Sah Menurut Syariat, Namun Tidak Diakui Secara Administratif Negara?
Di Indonesia, tidak sedikit pasangan Muslim yang beranggapan bahwa pernikahan siri sudah mencukupi karena telah sesuai dengan ketentuan agama. Namun…
Baca Selengkapnya →