Kawal dan Kupas Tuntas Kasus Warga Lilingir Desa Cipayung, Polsek Cikarang Timur Gunakan UU No.1 Tahun 2023 Pasal 434 Bagian Kedua (Fitnah) dan UU ITE 2024 untuk Jerat Ujaran Kebencian dan Fitnah.

1. Penerapan Tindak Pidana Penghinaan Pasal 434 Bagian Kedua (Fitnah) UU No. 1 Tahun 2023

Dengan mempertimbangkan fakta bahwa tuduhan tersebut disampaikan secara terbuka melalui platform digital dan tidak sesuai dengan realitas yang terjadi, maka relevansi penerapan ketentuan hukum menjadi sangat signifikan, khususnya dalam konteks Pasal 434 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait tindak pidana fitnah. Unsur utama berupa adanya tuduhan terhadap suatu perbuatan tertentu terpenuhi melalui pernyataan bahwa warga diduga melempar petasan ke rumah pelaku. Selanjutnya, unsur ketidakbenaran atau fitnah dapat dibuktikan dari fakta bahwa tindakan tersebut tidak dilakukan oleh warga Lilingir. Di sisi lain, aspek diketahui umum juga terpenuhi karena penyebaran dilakukan melalui TikTok dengan penggunaan hashtag serta status FYP yang menunjukkan adanya kehendak agar informasi tersebut tersebar luas dan dikonsumsi publik. Dengan terpenuhinya seluruh unsur tersebut, ancaman pidana yang dapat dikenakan adalah penjara paling lama tiga tahun.

2. Penerapan UU ITE (UU No. 1 Tahun 2024)

Relevansi penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai revisi terbaru, menjadi semakin kuat karena perbuatan tersebut dilakukan melalui media elektronik. Dalam konteks ini, Pasal 27A mengenai pencemaran nama baik dapat dikenakan atas penggunaan kata-kata bernuansa penghinaan seperti “Gak Waras” dan “Tai” yang secara langsung merendahkan kehormatan warga Lilingir sebagai suatu kelompok. Selain itu, Pasal 28 ayat (2) juga memiliki keterkaitan karena adanya unsur penyerangan terhadap kelompok masyarakat berbasis wilayah atau golongan tertentu, yang berpotensi menimbulkan kebencian dan konflik sosial. Dengan demikian, penyebaran konten tersebut tidak hanya melanggar norma kesusilaan dan kehormatan, tetapi juga berpotensi mengganggu ketertiban umum.

Lebih jauh lagi, dimensi ancaman kekerasan dalam ruang digital turut memperkuat aspek pidana dalam kasus ini, terutama melalui ketentuan Pasal 29 juncto Pasal 45B dalam UU ITE. Pernyataan “SIAPKAN GOLOK” dapat dikualifikasikan sebagai bentuk ancaman kekerasan yang nyata dan ditujukan kepada kelompok tertentu, yakni warga Lilingir. Unsur ancaman tersebut tidak hanya bersifat verbal, tetapi juga memiliki potensi untuk memicu tindakan kekerasan secara langsung di dunia nyata. Oleh karena itu, dalam konteks hukum pidana modern, pernyataan semacam ini dipandang serius karena dapat menciptakan rasa takut, ketidakamanan, serta meningkatkan risiko konflik sosial yang lebih luas.

Analisis Perbandingan dan Hubungan Antar Pasal

Apabila dianalisis secara komprehensif, dasar hukum yang relevan dalam kasus ini mencakup beberapa ketentuan pidana yang memiliki keterkaitan langsung dengan bentuk perbuatan yang dilakukan, terutama terkait penyebaran tuduhan, penghinaan, serta ancaman melalui media digital. Dalam konteks Pasal 434 KUHP, unsur utama yang menonjol adalah adanya tuduhan yang bersifat tidak benar mengenai tindakan “melempar petasan”, yang secara substansial merupakan bentuk fitnah karena tidak didukung oleh fakta yang valid. Dengan terpenuhinya unsur tersebut, maka konsekuensi hukum yang dapat dikenakan berupa pidana penjara dengan batas maksimal tiga tahun menjadi sangat beralasan untuk dipertimbangkan.

Sementara itu, jika ditinjau dari perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 27A, fokus utama terletak pada penggunaan frasa seperti “Orang Lilingir Tai” dan “Gak Waras” yang mengandung unsur penghinaan serta merendahkan martabat suatu kelompok masyarakat. Ungkapan tersebut tidak hanya bersifat ofensif, tetapi juga secara hukum memenuhi unsur pencemaran nama baik dalam ruang digital. Oleh karena itu, ketentuan ini memberikan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana berupa penjara dengan ancaman maksimal dua tahun, sebagai bentuk perlindungan terhadap kehormatan individu maupun kelompok.

Lebih lanjut, dimensi ancaman kekerasan juga menjadi aspek krusial dalam kasus ini, terutama melalui penerapan Pasal 29 UU ITE. Pernyataan “Siapkan Golok” mencerminkan adanya indikasi ancaman yang bersifat eksplisit dan berpotensi menimbulkan rasa takut serta ketidakamanan di tengah masyarakat. Dalam kerangka hukum pidana, pernyataan tersebut tidak dapat dipandang sebagai ekspresi biasa, melainkan sebagai bentuk ancaman serius yang memiliki implikasi hukum yang tegas. Oleh sebab itu, sanksi yang dapat dikenakan berupa pidana penjara dengan maksimum empat tahun menjadi relevan untuk memberikan efek jera serta menjaga ketertiban umum.

Kesimpulan : Dapat disimpulkan bahwa penerapan Pasal 434 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan langkah yang tepat, mengingat adanya unsur tuduhan terhadap perbuatan yang tidak benar, yakni terkait dugaan “melempar petasan”, yang secara substansial memenuhi kualifikasi sebagai fitnah. Relevansi pasal tersebut semakin menguat ketika dikombinasikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengingat perbuatan yang dilakukan tidak hanya berupa penyebaran tuduhan, tetapi juga disertai dengan ungkapan bernuansa penghinaan serta adanya indikasi ancaman kekerasan yang disampaikan melalui media digital.